sinarpersmedia.pro, Batam, 19 April 2025 – Ketua DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Batam, Hasbullah, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Kritik ini muncul setelah Kamaluddin menegur sejumlah anggota dewan yang ikut dalam inspeksi mendadak (sidak) bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di kawasan Baloi.

“Jangan menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri,” ujar Hasbullah kepada wartawan di Batam, Jumat (19/4). Ia menilai teguran Kamaluddin justru menunjukkan inkonsistensi sikap pimpinan DPRD tersebut.

Hasbullah mengungkit masa kepemimpinan Wali Kota Muhammad Rudi, saat berbagai pelanggaran disebut kerap terjadi, namun tidak mendapat perhatian serius dari DPRD. “Waktu itu Kamaluddin hanya bertindak sebagai ‘tukang stempel’ dan ‘tukang angkat tas’ kepala daerah,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran Kamaluddin saat persoalan serius menimpa warga Rempang dan Galang. “Ketika kepentingan masyarakat diabaikan, ke mana Kamaluddin sebagai pimpinan DPRD?” tanya Hasbullah.

Menurutnya, keterlibatan anggota DPRD dalam sidak bersama eksekutif, seperti di kawasan sungai Baloi, merupakan bentuk pengawasan langsung yang justru patut diapresiasi. “Mereka datang ketempat masalah, berdialog dengan masyarakat. Ini bagian dari kerja nyata wakil rakyat,” tegasnya.

Senada dengan Hasbullah, Iman Sutiawan juga menyayangkan teguran Kamaluddin yang dinilai tidak memahami fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 157 Ayat 1 (c) disebutkan bahwa anggota DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD.

“Jadi kehadiran unsur pimpinan DPRD di kasus penimbunan sungai di Baloi dan kegiatan cut & fill ilegal di Botania merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai aturan,” tegas Iman.

Sebelumnya, Kamaluddin menegur Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, yang menjadi perbincangan publik setelah kedekatannya dengan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, viral di media sosial. Kamaluddin menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika kelembagaan.

Namun, kritik dari LLMB dan sejumlah tokoh menyiratkan bahwa isu ini lebih dari sekadar etika, melainkan menyangkut pemahaman mendalam terhadap tugas legislatif serta komitmen terhadap kepentingan rakyat.